Anggota DPRD Jabar , Akan Bertemu Pemerintah Pusat Bahas Penanggulangan Bencana Banjir Di Bandung Raya

oleh

BANDUNG – SUARA PASUNDAN, – Untuk melakukan upaya penanggulangan dampak bencana banjir yang menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung, Anggota DPRD Provinsi Jabar H. M. Dadang Supriatna dengan inisiatif sendiri melakukan terobosan dan langkah-langkah strategis.

Kepada wartawan, ia menyatakan, bertekad menemui pemerintahan pusat di Jakarta untuk sama-sama turun langsung menanggulangi banjir di Kabupaten Bandung.

“Hari ini, Selasa, 28 Januari 2020, saya berangkat ke Jakarta, dengan harapan bisa bertemu dengan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo di Istana Jakarta. Minimal saat di Jakarta, saya bisa menemui Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI atau jajarannya,” kata Dadang kepada wartawan di lokasi banjir Jalan Sapan-Gedebage Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Selasa (28/1/2020).

Rencana legislator ini menemui pejabat pemerintahan pusat adalah untuk menyampaikan berbagai permasalahan serius terkait bencana banjir yang semakin parah terjadi di Kabupaten Bandung.

“Walaupun sudah ada pembangunan Terowongan Nanjung di Curug Jompong Sungai Citarum Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung yang sempat ditinjau langsung Bapak Presiden, tetapi dengan pembangunan terowongan air itu belum secara signifikan menanggulangi atau meminimalisir ancaman banjir di Kabupaten Bandung.

Bahkan saat ini khususnya di Desa Tegalluar Kecamatan Bojongsoang, banjir makin parah dan selama tiga hari aktivitas masyarakat lumpuh akibat banjir tersebut,” papar Dadang sesaat sebelum berangkat ke Jakarta.

Dadang mengatakan, pergi ke Jakarta menemui Kementerian PUPR itu, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Bandung yang sudah lelah dan cape menjadi korban banjir karena melumpuhkan sektor perindustrian, jasa dan niaga.

“Kami membawa aspirasi masyarakat korban banjir ke Kementerian PUPR, dengan harapan pemerintah pusat melakukan upaya-upaya penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung. Di antaranya, memprogramkan pembangunan danau buatan, minimal satu kecamatan satu danau buatan untuk menampung air disaat memasuki musim hujan. Danau buatan itu untuk mengurangi aliran air ke Sungai Citarum dan anak-anak sungai yang selama ini menjadi pemicu bencana banjir yang melumpuhkan sejumlah akses jalan nasional, provinsi, kabupaten dan jalan desa,” urainya.

Dadang berharap pembangunan danau buatan untuk daerah resapan air atau kantung-kantung air itu (penanggulangan banjir rutin), menjadi skala prioritas pemerintah pusat pada 2020.

“Pembangunan danau buatan merupakan kebutuhan yang sangat urgen dan mendesak. Mengingat saat ini berdasarkan pantauan cuaca yang disosialisasikan melalui Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika memasuki cuaca ekstrim. Bisa saja setiap tahun kita menghadapi cuaca ekstrim pada musim hujan. Salah satu antisipasi ancaman banjir besar di tahun mendatang yaitu melalui langkah nyata pembangunan danau buatan,” paparnya.

Ia merasakan betul dampak banjir yang belakangan ini terjadi di awal tahun memasuki cuaca ekstrim. Dampaknya sangat luar biasa, khususnya warga korban banjir yang mengalami kerugian material cukup besar, terutama bagi pelaku usaha atau pekerja.

“Apalagi cuaca ekstrim diperkirakan sampai pertengahan Februari 2020, selain perkiraan musim hujan sampai April 2020 mendatang,” katanya.

Dadang mengungkapkan pentingnya pembangunan danau buatan ini untuk mengimbangi terjadinya alih fungsi lahan yang terjadi setiap tahun di kawasan resapan air atau lahan hijau.
“Untuk menampung luncuran air hujan dari lokasi alih fungsi lahan, salah satunya harus ada danau buatan untuk persediaan air bawah tanah. Bahkan air danau pun bisa bermanfaat untuk kebutuhan air baku perusahaan dan masyaakat secara umum. Selain itu danau buatan bisa dimanfaatkan sebagai sumber usaha dan wisata buatan,” pungkasnya.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × one =